Ini Alasan Polisi Berhak Menilang Motor Yang Telat Bayar Pajak

Ini Alasan Polisi Berhak Menilang Motor Yang Telat Bayar Pajak

STNK
Sampai saat ini kita sering bertanya-tanya bagaimana jika kita telat bayar pajak motor atau kendaraan lain apakah akan ditilang oleh polisi. Ada yang mengatakan bahwa polisi tidak berhak menilang karena pajak itu bukan urusannya pihak kepolisian, untuk itu ada pencerahan daripihak kepolisian. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen. Pol. Condro Kirono, yang menyatakan bahwa Petugas Polri berwenang lakukan penindakan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya atau sering disebut ‘pajak mati’ (terlambat).
Berikut penjelasan dari pihak kepolisian yang diambil dari tmcpoldametro :

“STNK yang pajaknya telat dibayarkan bakal kena tilang, karena itu sudah ada peraturannya,” ujar Condro Kirono, usai peresmian Safety Riding Center Astra Motor, di Yogyakarta, Jumat 8 Mei 2015.

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Risyahpudin Nursyin melalui Ka. Subbag Tekinfo TMC Polda Metro Jaya, Kompol Purwono Takasihaeng. Dirinya mengatakan, pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara. Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali.
“Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polri. Silakan lihat di STNK masing-masing, ada 4 (empat) kotak yang harus distempel setiap tahun.” ujarnya, Jumat, (12/02/2016).
Lebih lanjut Purwono menjelaskan, berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, diantaranya pada Pasal 288 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).”
Ditambah lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.” Dan ayat (3) yang berbunyi, “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”
“Mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan Petugas Polri dapat melakukan penindakan. Saran saya, sebagai Warga yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak,” tutupnya. (TMC Polda Metro Jaya)

2 Komentar


  1. “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”
    berlaku 5 tahun, selama belum lewat lima tahun ya masih berlaku, kan tidak ada aturan yang menyatakan bila tidak dimintakan pengesahan, maka stnk tidak berlaku
    setau ane, waktu kuliah dulu, peraturan yang baik itu menyertakan juga akibat bila peraturan dilanggar, dalam hal ini, akibat bila tidak dimintakan pengesahan
    ane pernah pulkam ke manado, waktu itu pas ada operasi gabungan. aparat yang bertugas itu polisi (kelengkapan surat dan kendaraan) dan dispenda (untuk masalah pajak)
    ini juga pernah di bahas di warung pertamax7, komen ane malah menunggu moderasi, hahahaha

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ini Alasan Polisi Berhak Menilang Motor Yang Telat Bayar Pajak

Ini Alasan Polisi Berhak Menilang Motor Yang Telat Bayar Pajak

STNK
Sampai saat ini kita sering bertanya-tanya bagaimana jika kita telat bayar pajak motor atau kendaraan lain apakah akan ditilang oleh polisi. Ada yang mengatakan bahwa polisi tidak berhak menilang karena pajak itu bukan urusannya pihak kepolisian, untuk itu ada pencerahan daripihak kepolisian. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen. Pol. Condro Kirono, yang menyatakan bahwa Petugas Polri berwenang lakukan penindakan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya atau sering disebut ‘pajak mati’ (terlambat). (lebih…)

2 Komentar


  1. “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”
    berlaku 5 tahun, selama belum lewat lima tahun ya masih berlaku, kan tidak ada aturan yang menyatakan bila tidak dimintakan pengesahan, maka stnk tidak berlaku
    setau ane, waktu kuliah dulu, peraturan yang baik itu menyertakan juga akibat bila peraturan dilanggar, dalam hal ini, akibat bila tidak dimintakan pengesahan
    ane pernah pulkam ke manado, waktu itu pas ada operasi gabungan. aparat yang bertugas itu polisi (kelengkapan surat dan kendaraan) dan dispenda (untuk masalah pajak)
    ini juga pernah di bahas di warung pertamax7, komen ane malah menunggu moderasi, hahahaha

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *